Rokok Ilegal Ancam Stabilitas Ekonomi

Surabaya, 7 Agustus 2025 Rokok Ilegal Ancam Stabilitas Ekonomi menjadi sorotan tajam dalam diskusi publik dan industri tembakau nasional. Fenomena ini bukan lagi sekadar isu pelanggaran hukum, tetapi telah menjelma menjadi ancaman serius terhadap pendapatan negara dan keberlangsungan industri legal. Peredaran rokok ilegal yang semakin masif tidak hanya merugikan kas negara melalui potensi kehilangan triliunan rupiah dari cukai, tapi juga menekan pelaku usaha sah yang mengikuti aturan perpajakan. Seruan dari berbagai pihak, termasuk para pelaku industri seperti Bos Sampoerna, menegaskan perlunya langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas jaringan distribusi rokok ilegal yang merajalela di berbagai daerah.

Rokok Ilegal Ancam Stabilitas Ekonomi

LPS Financial Festival 2025 diselenggarakan pada tanggal 6–7 Agustus 2025 di Dyandra Convention Center yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No.93-105, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Acara ini merupakan inisiatif dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda, pelaku UMKM, serta masyarakat umum. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan edukatif, seperti talkshow, kelas inspiratif, serta penampilan musik dan hiburan dari tokoh ternama dan artis.

Dalam acara tersebut, Ivan Cahyadi, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk, turut hadir dan memberikan pandangannya mengenai pentingnya pemberantasan rokok ilegal sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi negara.

Latar Belakang Dan Konteks Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia

Rokok ilegal telah menjadi masalah kronis di Indonesia selama bertahun-tahun. Produk rokok yang beredar tanpa pita cukai resmi, menggunakan pita cukai palsu, atau memalsukan pita cukai, secara signifikan merugikan pendapatan negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi rokok yang tinggi, sehingga sektor cukai tembakau menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting, menyumbang triliunan rupiah setiap tahunnya.

Namun, maraknya rokok ilegal menciptakan kebocoran penerimaan pajak yang sangat besar, merugikan pemerintah sekaligus industri rokok legal. Rokok ilegal biasanya dijual dengan harga jauh lebih murah karena tidak dikenakan cukai, sehingga menggerus pangsa pasar rokok legal yang patuh terhadap regulasi. Hal ini berdampak pada penurunan produksi resmi, yang akhirnya merugikan petani tembakau, pabrik rokok, dan tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Dampak Peredaran Rokok Ilegal terhadap Masyarakat, Industri, dan Pihak Terkait

Peredaran rokok ilegal membawa dampak negatif yang luas dan beragam bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Terhadap Masyarakat

Rokok ilegal umumnya dijual dengan harga lebih murah tanpa standar keamanan dan kualitas yang jelas. Hal ini berpotensi meningkatkan konsumsi rokok tanpa kontrol, sehingga memperbesar risiko gangguan kesehatan masyarakat. Selain itu, ketidaktahuan konsumen tentang produk ilegal membuat mereka rentan terhadap produk yang berbahaya dan tidak terjamin keamanannya.

2. Terhadap Industri Rokok Legal

Industri rokok legal menghadapi tekanan besar karena harus bersaing dengan produk ilegal yang tidak membayar cukai dan pajak sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan penurunan penjualan produk resmi, berimbas pada berkurangnya produksi, pemangkasan tenaga kerja, dan penurunan kesejahteraan petani tembakau yang menjadi pemasok bahan baku.

3. Terhadap Pendapatan Negara

Rokok ilegal menyebabkan kebocoran penerimaan negara yang cukup besar dari sektor cukai dan pajak. Potensi penerimaan yang hilang ini berdampak pada pembiayaan berbagai program pemerintah, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

4. Terhadap Penegakan Hukum dan Keamanan

Peredaran rokok ilegal sering kali melibatkan jaringan kriminal terorganisir yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di berbagai daerah. Upaya penindakan dan pengawasan memerlukan sumber daya besar dari aparat keamanan dan pemerintah.

Kutipan Dari Narasumber Resmi

Ivan Cahyadi, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk, menyatakan:

Rokok ilegal bukan hanya mengancam pendapatan negara, tapi juga merusak ekosistem industri tembakau yang legal dan berkelanjutan. Kita harus bersatu padu mendukung penegakan hukum agar bisnis ilegal ini bisa diberantas tuntas.

Agus Wibowo, Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menambahkan:

Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan melakukan operasi pasar untuk menekan peredaran rokok ilegal. Partisipasi aktif masyarakat sangat kami harapkan untuk melaporkan produk tanpa pita cukai resmi.

Dr. Lestari Wijayanti, Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan:

Kerugian negara akibat rokok ilegal sangat besar, dan ini juga mengganggu persaingan usaha yang sehat. Selain itu, rokok ilegal sering kali tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga berisiko bagi konsumen.

Opini Netral dan Pandangan Lebih Luas

Peredaran rokok ilegal merupakan tantangan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga sosial dan kesehatan masyarakat. Di satu sisi, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi penerimaan negara dan industri legal yang telah menjadi pilar ekonomi dan sumber lapangan kerja. Di sisi lain, fenomena ini mencerminkan adanya kebutuhan akan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi produk ilegal serta pentingnya kesadaran fiskal.